KAMPAR, Riauandalas.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PENJARA Kabupaten Kampar Budi Hendra SE akan berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan tunjangan kinerja (Tukin) Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar.
Hal tersebut disampaikan Budi Hendra saat dimintai tanggapannya oleh sejumlah Wartawan terkait besarnya tunjangan Sekda Kampar,Senin 10/02/25 di Bangkinang.
LSM PENJARA menyoroti besarnya Tukin yang mencapai Rp85 juta per bulan jumlah yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi keuangan daerah Kab.Kampar.
Menurut Budi,banyak persoalan di Kabupaten Kampar yang masih membutuhkan perhatian serius, seperti infrastruktur yang rusak, minimnya fasilitas pendidikan, layanan kesehatan yang belum optimal, serta bantuan sosial yang belum merata.
Ketua DPC LSM PENJARA Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa kebijakan pemberian tunjangan yang besar kepada Sekda tidak mencerminkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mereka mendesak Mendagri untuk mengambil langkah-langkah konkret, di antaranya:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap besaran tunjangan kinerja Sekda Kampar agar lebih proporsional dengan kondisi keuangan daerah.
2. Memeriksa transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan tunjangan kinerja bagi pejabat daerah.
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar untuk mengalokasikan anggaran yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Kami percaya bahwa Mendagri memiliki komitmen kuat dalam mengawasi tata kelola keuangan daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang hanya menguntungkan segelintir orang," tegasnya.
Dengan adanya permohonan ini, LSM PENJARA berharap pemerintah segera mengambil tindakan guna memastikan kebijakan anggaran daerah lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat luas.ujarnya. malik
0 Komentar